Pemkab Sinjai Ikuti Rapat Kerja Mendagri-DPR RI, Bahas Isu Strategis Daerah dengan Pemerintah Pusat

Pemkab Sinjai Ikuti Rapat Kerja Mendagri-DPR RI, Bahas Isu Strategis Daerah dengan Pemerintah Pusat (Foto : Istimewa)

SINJAI, PEWARTA SULSEL - Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sinjai, A. Irwansyahrani Yusuf, turut serta dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 

Rapat penting ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh A. Irwansyahrani Yusuf dan didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA), Lukman Mannan dan Kabag Perekonomian dan SDA, Dra. Nurhayati dari Gedung Command Center, Rumah Jabatan Bupati Sinjai, pada Senin (28/4/2025).

Agenda utama dalam rapat tersebut meliputi pembahasan mendalam mengenai berbagai aspek krusial terkait pemerintahan di tingkat daerah, pengelolaan serta perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan isu aktual mengenai kepegawaian status Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam forum tersebut, para Gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pemaparan mengenai kondisi terkini di wilayah masing-masing, khususnya terkait tiga poin pembahasan utama. 

Lebih lanjut, rapat ini juga memberikan ruang bagi para Kepala Daerah tingkat provinsi untuk mengutarakan berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan beserta alternatif solusi yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh pemerintah pusat, terutama jika solusi di tingkat daerah belum dapat ditemukan.

Menanggapi jalannya rapat kerja dan dengar pendapat tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sinjai, A. Irwansyahrani Yusuf, menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) secara garis besar memiliki kemiripan dengan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai.

“Permasalahan yang dihadapi oleh Pemprov kurang lebih sama dengan permasalahan untuk Kabupaten Sinjai, yaitu dana transfer di daerah ini masih dianggap sedikit terhambat disalurkan ke daerah,” ungkap A. Irwansyahrani usai mengikuti rapat secara daring.

Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. 

“Permasalahan lainnya adalah kondisi ASN dan PPPK kita, pembebanan penggajian minimal harus dibantu oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Partisipasi Kabupaten Sinjai dalam rapat penting bersama Mendagri dan Komisi II DPR RI ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyuarakan aspirasi serta mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan BUMD, dan penataan status kepegawaian di tingkat daerah.

Diharapkan, hasil dari rapat ini dapat membawa angin segar dan solusi konkret bagi kemajuan daerah, termasuk Kabupaten Sinjai.