Iklan -- Scroll untuk lanjut membaca

Publik Pertanyakan Netralitas Pj Sekda Makassar Irwan Adnan

Publik Pertanyakan Netralitas Pj Sekda Makassar Irwan Adnan
Pelantikan Penjabat (Pj) Sekda Kota Makassar Irwan R Adnan di Balaikota Makassar, Jumat (18/10). --Dok. Ist

MAKASSAR, PEWARTA SULSEL - Penunjukan Irwan Adnan sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar menjadi sorotan masyarakat, khususnya terkait netralitasnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada mendatang.

Hal ini menimbulkan pertanyaan karena Irwan sebelumnya sempat menunjukkan minat untuk maju sebagai calon Wali Kota Makassar, bahkan beberapa spanduk dukungannya masih terlihat di beberapa lokasi di kota tersebut.

Selain itu, Irwan yang merupakan staf ahli wali kota juga sempat berencana mengundurkan diri dari ASN demi berpartisipasi dalam politik. Namun, rencana ini dibatalkan setelah melihat hasil survei yang menunjukkan elektabilitasnya belum cukup tinggi untuk maju dalam pemilihan.

Pada Jumat, 18 Oktober 2024, Irwan Adnan secara resmi dilantik menjadi Pj Sekda Kota Makassar, menggantikan Firman Hamid Pagarra. Pelantikan ini berlangsung di ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar.

Profesor Aminuddin Ilmar, seorang pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, menjelaskan bahwa pengangkatan Irwan Adnan sebagai Pj Sekda Kota Makassar berasal dari usulan Pj Wali Kota Makassar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pj Gubernur, Profesor Zudan Arif Fakrulloh, kemudian melanjutkan rekomendasi ini kepada Kementerian Dalam Negeri untuk pengangkatan sementara sampai ada penunjukan Sekda definitif.

“Jadi, apakah ada kepentingan tertentu, bisa ditanyakan langsung kepada Pjs wali kota dan Pj Gubernur, kenapa memilih mantan bakal calon?” ujarnya saat dikonfirmasi.

Aminuddin juga menekankan bahwa dalam masa Pilkada ini, penting bagi Irwan untuk menunjukkan integritas dan netralitas sebagai seorang pimpinan ASN, terutama karena Makassar tergolong daerah yang rawan dalam situasi politik.

"Jadi netralitas tidak hanya dikata-kata, tapi juga ditegakkan," katanya menambahkan.


Tanggapan Irwan Adnan

Menanggapi berbagai pertanyaan terkait netralitasnya, Irwan Adnan menegaskan komitmennya untuk bersikap netral dalam Pilkada 2024 dan tidak berpihak pada calon manapun.

“Itu sudah wajib. Saya siap 100 persen netral,” ungkapnya dengan tegas.

Irwan juga mengakui bahwa dirinya pernah mempertimbangkan untuk maju di Pilwali Makassar, tetapi keputusan tersebut diambil sebelum proses pendaftaran resmi dimulai.

“Buktinya saya tidak mendaftar dan masih ASN sampai sekarang,” jelasnya. Irwan menyatakan bahwa dirinya sudah memerintahkan Satpol PP untuk segera menurunkan spanduk dan baliho yang memuat fotonya dari jalanan.


Respons dari Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis

Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, menanggapi sorotan publik terkait penunjukan Pj Sekda dengan menekankan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi dalam keputusan tersebut. Menurutnya, penunjukan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan.

"Ini yang akhirnya membuat atau menimbulkan kesalahpahaman di antara kita. Saya perlu menjelaskan bahwa yang pertama ketika saya masuk di Pemerintah Kota Makassar, urusan Penjabat Sekda itu bukan menjadi prioritas saya," ujarnya menjelaskan.

Andi Arwin juga menegaskan bahwa ia tidak pernah mengusik urusan jabatan Sekda sejak menjabat di Pemkot Makassar.

“Saya masuk di pemerintah kota Makassar tidak pernah memanggil Kepala Badan Kepegawaian untuk menanyakan masalah Sekda. Artinya, saya tidak pernah mau mengusik urusan jabatan Sekda ini. Semua kehendak dari Allah,” tegasnya.

Sebagai Pj Sekda yang baru, Andi Arwin berharap agar Irwan Adnan mampu meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan tugas di seluruh perangkat daerah di Pemkot Makassar. Ia juga mendorong Irwan untuk berkolaborasi dengan para asisten dan staf ahli untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

“Kita dorong ASN berakhlak yang berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborasi serta dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang memberikan dampak besar terhadap organisasi perangkat daerah,” tutupnya.