Hadapi El Nino, Pemkab Sidrap Perkuat Pompanisasi dan Strategi Pengaturan Pola Tanam

Hadapi El Nino, Pemkab Sidrap Perkuat Pompanisasi dan Strategi Pengaturan Pola Tanam (Foto : Istimewa)

PEWARTA SULSEL – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, memperkuat berbagai strategi untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian di tengah ancaman El Nino berkepanjangan. Optimalisasi pompanisasi, pengelolaan irigasi, hingga penyesuaian pola tanam menjadi langkah yang ditempuh untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap lahan pertanian.

Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Rutin Penyuluh Pertanian yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Program Kementerian Pertanian, Pemantapan Pelaksanaan PM-AAS, dan Penguatan Kelembagaan Petani di Aula Saromase, Kantor Bupati Sidrap, Senin (19/10/2026).

Pertemuan tersebut diikuti Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Sidrap, Ibrahim, beserta jajaran, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), dan sejumlah pemangku kepentingan sektor pertanian.

Syaharuddin mengatakan, pengalaman menghadapi musim kemarau panjang harus dijadikan dasar untuk memperbaiki strategi pengelolaan pertanian. Menurutnya, ketersediaan air menjadi faktor penting yang harus dijaga agar tanaman petani dapat bertahan dan produktivitas lahan tetap terpelihara.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sidrap berkoordinasi dengan tim Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dalam memetakan sumber air serta mengatur jadwal distribusi irigasi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan air, terutama di kawasan yang rawan mengalami kekeringan.

Salah satu upaya dilakukan di Kecamatan Pitu Riawa. Pemerintah mengupayakan penyaluran air dari Bulu Cenrana hingga mencapai jarak sekitar 18 kilometer untuk membantu memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian.

Dari sekitar 7.800 hektare lahan pertanian di wilayah tersebut, kurang lebih 170 hektare dilaporkan mengalami kegagalan akibat kekeringan. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat langkah penyelamatan tanaman dan mengoptimalkan sumber air yang masih tersedia.

Upaya serupa juga dilakukan di sejumlah wilayah, meliputi Mojong, Empagae, Sidenreng, Walatedong, dan Arateng. Di kawasan tersebut, pemerintah berusaha memanfaatkan sumber air dari Danau Sidenreng untuk menunjang kebutuhan pengairan persawahan.

Syaharuddin menekankan bahwa penanganan dampak kekeringan membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan agar seluruh sumber daya pemerintah dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan petani di lapangan.

“Ini saya sebut orkestrasi pemerintahan, kekuatan kita satukan,” ujar Syaharuddin.

Selain memperbaiki distribusi air melalui jaringan irigasi, Pemkab Sidrap turut mendorong penggunaan teknologi pompanisasi sebagai alternatif pengairan. Di Bola Bulu, pompa dimanfaatkan untuk mengalirkan air dari Sungai Bila–Bulu Cenrana guna memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian seluas 160 hektare.

Pengoperasian pompa tersebut membutuhkan daya sebesar 110.000 watt dengan biaya operasional mencapai sekitar Rp42 juta per bulan. Kendati memerlukan anggaran cukup besar, penggunaan pompa menjadi salah satu pilihan untuk mempertahankan pertanaman ketika pasokan air terbatas.

Di samping penanganan air, pemerintah daerah juga memperkuat penerapan pola tanam sesuai standar Kementerian Pertanian. Pengaturan jadwal tanam dinilai penting agar penggunaan lahan lebih efisien dan kegiatan produksi pertanian dapat berlangsung secara berkelanjutan sepanjang tahun.

Bupati meminta penyuluh pertanian berperan aktif memberikan pemahaman kepada petani mengenai pola tanam yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sosialisasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan di lapangan berjalan selaras dengan kebijakan yang berlaku.

“Ini harus selalu kita sampaikan ke masyarakat kita, karena pola ini disampaikan Kementerian Pertanian,” katanya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Pemkab Sidrap adalah akurasi data luas lahan sawah. Mulai 2027, pemerintah daerah berencana meningkatkan anggaran operasional setiap Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk mendukung pendataan ulang luas sawah secara lebih rinci hingga tingkat desa dan dusun.

Pembaruan tersebut diharapkan menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Data luas sawah nantinya juga akan diselaraskan dengan statistik nasional sehingga perencanaan program pertanian, penyaluran bantuan, serta penetapan kebijakan dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran.

Syaharuddin menilai, peningkatan produksi pertanian harus disertai pembenahan data. Dengan informasi yang lebih valid, potensi pertanian Sidrap dapat tergambar secara proporsional, termasuk kontribusinya terhadap produksi beras nasional.

Ia pun menargetkan Sidrap mampu memperbaiki peringkat produksi beras nasional pada 2028. Menurutnya, persoalan pendataan menjadi salah satu aspek yang perlu dibenahi untuk mendukung pencapaian target tersebut.

“Tujuan supaya tahun 2028 saya tidak mau lagi ranking 20, saya mau Sidrap masuk lima besar seluruh Indonesia, karena persoalan data,” tegasnya.

Melalui pembenahan sistem irigasi, pengembangan pompanisasi, pengaturan pola tanam, dan pemutakhiran data lahan sawah, Pemkab Sidrap berupaya menjaga ketahanan sektor pertanian di tengah ancaman El Nino. Langkah tersebut diharapkan mampu membantu petani menghadapi keterbatasan air sekaligus memperkuat kontribusi Sidrap dalam mendukung ketahanan pangan nasional.