Pemkab Luwu Timur Ajak ASN dan Karyawan PT Vale Gunakan LPG Non-Subsidi
 |
| Pemkab Luwu Timur Ajak ASN dan Karyawan PT Vale Gunakan LPG Non-Subsidi (Foto : Istimewa) |
PEWARTA SULSEL - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengajak kalangan aparatur pemerintah hingga karyawan perusahaan untuk menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) non-subsidi. Imbauan ini ditujukan kepada pejabat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta karyawan PT Vale Indonesia (PTVI).
Jenis LPG yang dianjurkan yakni tabung ukuran 5 kilogram dan 12 kilogram. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kilogram yang merupakan barang bersubsidi.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (Dagkop UKMP) Kabupaten Luwu Timur, Senfry Oktavianus, menyampaikan imbauan tersebut saat memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman Kantor Bupati Luwu Timur, Kamis (17/9/2026).
Menurut Senfry, LPG 3 kilogram memiliki sasaran penerima tertentu sehingga penggunaannya perlu dijaga agar subsidi pemerintah dapat dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan.
Ia menilai, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, termasuk pejabat dan ASN, dapat berkontribusi dengan memilih LPG non-subsidi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
"Kami mengajak seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, termasuk karyawan PT Vale, untuk beralih menggunakan LPG non-subsidi ukuran 5 dan 12 kilogram," kata Senfry.
Penggunaan LPG non-subsidi tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap kebutuhan LPG 3 kilogram di lapangan. Dengan begitu, distribusi LPG bersubsidi dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.
Senfry menegaskan bahwa penggunaan LPG non-subsidi bagi masyarakat yang mampu merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam menjaga ketersediaan LPG 3 kilogram.
"Penggunaan LPG non-subsidi oleh masyarakat yang mampu merupakan salah satu bentuk dukungan untuk membantu pemerintah memastikan LPG 3 kilogram tepat sasaran," ujarnya.
Pemkab Luwu Timur berharap imbauan tersebut tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintahan dan karyawan perusahaan, tetapi dapat menjadi gerakan bersama. Upaya itu diharapkan membantu memastikan masyarakat yang berhak menerima subsidi tetap memperoleh akses LPG 3 kilogram dengan lebih mudah.
