1.622 Hektare Lahan di Pangkep Dioptimalkan Lewat Program Oplah 2026
![]() |
| 1.622 Hektare Lahan di Pangkep Dioptimalkan Lewat Program Oplah 2026 (Foto : Istimewa) |
PEWARTA SULSEL - Sebanyak 1.622,01 hektare lahan pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, mendapat penanganan melalui Program Optimasi Lahan (Oplah) Tahun Anggaran 2024.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan bagi masyarakat, khususnya kelompok tani penerima manfaat.
Pelaksanaan teknis Program Oplah dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Wilayah Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini digelar Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas I Makassar di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep, Selasa (8/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau, Kepala BPLIP Kelas I Makassar Rustan Massinai, Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep, perwakilan Dandim 1421 Pangkep, Wakapolres Pangkep, Kepala Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, serta kelompok tani penerima manfaat.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis dari Kepala BPLIP Kelas I Makassar Rustan Massinai kepada Bupati Pangkep H. Muhammad Yusran Lalogau.
Program Oplah menyasar penguatan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi serta penyediaan sumber air. Langkah ini ditujukan agar lahan pertanian dapat lebih produktif dan frekuensi tanam meningkat.
Rustan Massinai mengatakan Program Oplah merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian.
"Kami berharap sekitar 1.600 hektare ini bisa dimanfaatkan dengan baik," ujar Rustan.
Dia menjelaskan, anggaran bantuan tidak disalurkan melalui perantara, melainkan langsung masuk ke rekening kelompok tani. Selanjutnya, kelompok tani mengelola bantuan tersebut secara swakelola sesuai kebutuhan dan ketentuan program.
"Dananya langsung kepada kelompok tani sebagai swakelola tipe 4. Jadi betul-betul bisa ada asas manfaatnya," katanya.
Rustan meminta kelompok tani penerima manfaat segera mengerjakan program tersebut. Menurutnya, optimalisasi lahan dan dukungan sumber air dapat meningkatkan intensitas tanam.
"Harapan kami kepada penerima, dikerjakan secepatnya sehingga tidak ada lagi kekurangan air. Dari Oplah ini, yang sebelumnya satu kali tanam bisa menjadi dua sampai tiga kali panen," jelasnya.
Ia menambahkan, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Peningkatan produksi pertanian di daerah diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
"Kami hanya sebagai jembatannya untuk menyampaikan harapan Bapak Presiden bahwa lahan harus dimanfaatkan dengan baik dan kita harus swasembada pangan," tutur Rustan.
BPLIP Kelas I Makassar juga berharap Pemkab Pangkep kembali mengusulkan dukungan program serupa pada tahun berikutnya. Usulan tersebut dapat mencakup pengembangan irigasi pertanian hingga pencetakan sawah baru guna memperkuat ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan.
Sementara itu, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian melalui Program Oplah. Ia menilai program tersebut menjadi peluang untuk mengubah lahan yang sebelumnya belum produktif agar dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
"Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian. Dengan program ini, lahan tidur sekitar 1.600 hektare bisa dialihfungsikan menjadi sawah dan bisa digunakan masyarakat untuk mendapat tambahan peningkatan ekonomi," kata Yusran.
Yusran berharap lahan yang telah mendapat program tersebut benar-benar dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
"Kita berharap dari lahan tidur ini ada tambahan pendapatan baru untuk masyarakat. Kami titipkan kepada kelompok tani agar dikerjakan sesuai ketentuan," ujarnya.
Pada Program Oplah Tahun 2026, Kabupaten Pangkep menjadi salah satu daerah penerima manfaat dengan melibatkan sebanyak 80 kelompok tani.
Bantuan diberikan langsung ke rekening masing-masing kelompok tani berdasarkan jenis dan kebutuhan kegiatan. Mekanisme tersebut diharapkan membuat penyaluran lebih transparan sekaligus memastikan bantuan diterima langsung oleh kelompok tani yang menjadi sasaran program
