Bupati-Wabup Bantaeng Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Secara Virtual
 |
| Bupati-Wabup Bantaeng Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Secara Virtual (Foto : Istimewa) |
PEWARTA SULSEL - Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Bantaeng M. Fathul Fauzy Nurdin bersama Wakil Bupati Bantaeng H. Sahabuddin mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, DPR RI, DPD RI serta mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto secara virtual.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Studio Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng, Jumat (14/8/2026).
Turut hadir jajaran Forkopimda Bantaeng, di antaranya Ketua DPRD Bantaeng H. Budi Santoso, Kapolres Bantaeng AKBP Andi Mayasari Patongai, Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Hadi Sukma Siregar, serta Dandim 1410/Bantaeng yang diwakili Kasdim 1410/Bantaeng Mayor Inf Ruben Jacob Tana.
Hadir pula Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Bambang Supriyono, Penjabat Sekretaris Daerah Bantaeng Dr. H. Muhammad Tafsir, para asisten, kepala OPD, serta para camat.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian dan program pemerintah yang tengah berjalan. Di antaranya pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, operasional 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Presiden juga menyampaikan pemerintah melakukan perbaikan terhadap 71.744 sekolah pada 2026. Selain itu, program Cek Kesehatan Gratis terus diperluas dan hingga kini telah menjangkau 108 juta orang.
Presiden menegaskan pembangunan nasional tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam satu periode pemerintahan, tetapi untuk membangun fondasi Indonesia dalam jangka panjang.
"Kita tidak bekerja dan membangun untuk satu masa jabatan. Kita membangun untuk satu zaman. Kita membangun untuk satu abad Indonesia," tegas Prabowo.
Momentum Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyimak arah kebijakan dan pembangunan nasional.
