Pj Sekda Palopo Terima Kunjungan BPK RI, Gelar Exit Meeting Pemeriksaan LKPD 2025

Pj Sekda Palopo Terima Kunjungan BPK RI, Gelar Exit Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 (Foto : Istimewa)

PALOPO, PEWARTA SULSEL - Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, menerima kunjungan kerja tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Ruang Kerja Sekda, Lantai III Kantor Walikota Palopo, pada Kamis (7/5/2026). Pertemuan ini berlangsung dalam rangka pelaksanaan Exit Meeting atau pertemuan penutup atas proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palopo untuk tahun anggaran 2025.

Kegiatan ini menjadi tahap akhir dari rangkaian pemeriksaan yang telah berjalan selama kurang lebih dua bulan lamanya. Dalam pertemuan tersebut, tim BPK menyampaikan gambaran umum hasil pemeriksaan, termasuk berbagai temuan, catatan, serta indikasi permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.

Selain memaparkan hasil temuan, pertemuan ini juga menjadi wadah diskusi antara pihak pemeriksa dan perwakilan pemerintah daerah untuk menelaah setiap poin yang disoroti, sekaligus menyepakati langkah-langkah perbaikan dan rekomendasi tindak lanjut yang wajib dilaksanakan. Kesepakatan ini menjadi bagian penting sebelum laporan hasil pemeriksaan resmi dan final diterbitkan oleh BPK RI.

Dijadwalkan, penyampaian laporan hasil akhir pemeriksaan LKPD Kota Palopo akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 30 Mei mendatang di Makassar.

Turut hadir mendampingi Pj Sekda Zulkifli Halid dalam kegiatan ini adalah para pimpinan dan pejabat dari Inspektorat Kota Palopo, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretariat DPRD, Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Palopo.

Kehadiran para kepala dinas dan lembaga ini bertujuan untuk memahami secara langsung catatan BPK serta menyiapkan komitmen bersama dalam menyelesaikan setiap rekomendasi guna meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.