Bupati Sinjai Tegaskan Komitmen untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
 |
| Bupati Sinjai Tegaskan Komitmen untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (Foto : Istimewa) |
MAKASSAR, PEWARTA SULSEL - Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal ini disampaikan saat menghadiri acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi melantik Rasono, Ak., M.M., M.H. sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang baru, menggantikan pejabat sebelumnya. Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman menekankan pentingnya peran pengawasan internal pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, dan transparan.
Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, menyambut baik proses transisi kepemimpinan di BPKP Sulsel dan menyatakan harapannya agar sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah semakin kuat di masa mendatang. "Selamat kepada Bapak Rasono atas amanah barunya. Kami berharap kerja sama dan sinergi antara BPKP dan Pemerintah Kabupaten Sinjai terus diperkuat, khususnya dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel," tutur Bupati Ratnawati.
Bupati Ratnawati juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kepala BPKP sebelumnya, Mohamad Risbiyantoro. Ia mengakui kontribusi besar Mohamad Risbiyantoro dalam mendampingi Pemerintah Kabupaten Sinjai, khususnya dalam penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Ratnawati menegaskan kembali kesiapan Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk terus berkolaborasi dengan BPKP demi memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. "Kami di Kabupaten Sinjai siap untuk dibimbing dan bekerja sama, demi memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ini penting bagi kami, agar seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberi manfaat optimal kepada masyarakat," pungkas Ratnawati Arif.
