LBH Bandar Lampung Ungkap 60 Kasus Sepanjang 2025, Bongkar Masalah Struktural hingga Konflik Agraria
 |
| LBH Bandar Lampung Ungkap 60 Kasus Sepanjang 2025, Bongkar Masalah Struktural hingga Konflik Agraria |
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung merilis laporan penanganan perkara selama tahun 2025. Sepanjang periode tersebut, total 60 kasus berhasil mereka tangani, dengan sebagian besar berkaitan dengan persoalan struktural yang berhubungan langsung dengan negara maupun institusi pemerintah.
Direktur LBH Bandar Lampung yang baru dilantik, Prabowo Pamungkas, menjelaskan bahwa ragam kasus yang masuk meliputi persoalan ekonomi, kredit, utang piutang, pemutusan hubungan kerja (PHK), konflik agraria, dugaan kekerasan, hingga tindakan represif aparat.
"Selama satu tahun terakhir kami menangani sekitar 60 kasus, mayoritas merupakan persoalan struktural," ujar Prabowo Pamungkas saat diwawancarai usai pelantikannya di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Lampung, Kamis (27/11/2025).
Mayoritas perkara berkaitan dengan negara
Prabowo menegaskan bahwa sebagian besar laporan yang diterima LBH Bandar Lampung masuk dalam kategori perkara struktural, yakni kasus yang melibatkan negara atau lembaga pemerintahan sebagai pihak yang diadukan. Beberapa kasus masih dalam tahap pendampingan, sementara lainnya telah rampung ditangani.
Selain memaparkan data, Prabowo juga memberikan catatan kritis terhadap kondisi kebebasan sipil dan penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, situasi demokrasi saat ini menunjukkan tren kemunduran.
"Semua ini berangkat dari analisis kelembagaan kami, bahwa demokrasi semakin mundur, negara hukum melemah, dan terdapat pengabaian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)," tegasnya.
LBH Bandar Lampung menilai adanya penyempitan ruang demokrasi, pembatasan kebebasan pers, perampasan ruang hidup masyarakat, serta kriminalisasi terhadap perjuangan agraria semakin sering terjadi.
Keterlibatan aparat dinilai perkuat konflik
Prabowo juga menyoroti meningkatnya peran aparat dan militer dalam ranah sipil, yang dinilai berdampak langsung pada memanasnya konflik di daerah.
"Kebijakan pusat berdampak langsung di daerah. Konflik ke depan diperkirakan meningkat, termasuk dengan keterlibatan militer dalam urusan sipil," katanya.
Ia turut mengkritisi rencana pembaruan KUHAP yang dianggap bisa memperkuat kewenangan aparat kepolisian secara berlebihan dan berpotensi mengancam ruang kebebasan masyarakat sipil.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo memastikan bahwa ia telah menerima mandat sepenuhnya sebagai Direktur LBH Bandar Lampung untuk periode 2025–2029, menggantikan Sumaindra Jarwadi.
"Jabatan ini telah resmi diserahterimakan dan saya telah disumpah untuk menjalankan amanah periode 2025 hingga 2029," ujarnya.
Warga merasa terbantu oleh pendampingan LBH
Di sisi lain, manfaat keberadaan LBH Bandar Lampung juga dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya Supriyono, warga Desa Sripendowo, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur. Ia mengungkapkan bahwa LBH berperan penting dalam membantu warga menghadapi sengketa lahan pertanian.
"LBH Bandar Lampung sangat berarti bagi kami, terutama dalam pendampingan kasus lahan pertanian," ujar Supriyono.
Ia menuturkan bahwa pendampingan LBH memberikan rasa tenang dan arah yang jelas dalam perjuangan warga mempertahankan hak atas tanah.
"Sebelumnya kami bingung harus mencari keadilan ke mana. Sekarang kami lebih tenang karena ada pendampingan," tutupnya.
